WOW Menjelang PILKADA DKI Jakarta, ada Kiriman Paket E-KTP dari Kamboja sampe Ratusan Ribu?

KopiNews - Tim Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar inspeksi mendadak ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/2). Tujuannya mengecek informasi tentang paket kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dari Kamboja yang kini diamankan bea cukai. Dari pertemuan dengan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi diperoleh informasi adanya paket yang berisi 36 e-KTP dan 32 nomor pokok wajib pajak (NPWP), satu tabungan BCA berisi Rp 500 ribu dan satu kartu anjungan tunai mandiri (ATM).

 

“Barang cetakan tersebut dipindai melalui X-ray sehingga dapat dilihat isinya. Paket berisi buku tabungan dan kartu ATM, NPWP (nomor pokok wajib pajak, red) dan ID card berupa KTP elektronik," ujar Zudan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (9/2). 

Karena ada dugaan pelanggaran hukum, maka bea cukai menyerahkan kasus itu ke kepolisian. Namun, Polda Metro Jaya justru belum menjalin komunikasi dengan bea cukai.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihaknya memang sudah memperoleh informasi soal e-KTP dari Kamboja itu.Hanya saja, Polda Metro Jaya belum menerima pelimpahan kasusnya dari bea cukai. 

Sempat ada informasi yang menyebut ratusan ribu e-KTP yang tiba dari Kamboja. Namun, yang terkonfirmasi saat ini adalah 36 e-KTP dan 32 NPWP. Alamat pengiriman ditujukan kepada warga di Jakarta Utara.

Belum jelas diketahui apa motif pengiriman paket yang beriksi e-KTP tersebut, mau untuk pilkada DKI atau untuk hal lainnya. 

Atas temuan tersebut, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, untuk melakukan pengecekan dan verifikasi lebih lanjut. 

“Besok (Jumat,red) kami berkoordinasi lebih detail dengan Polda, karena hari ini barang-barangnya sudah disegel kembali sebagai barang bukti untuk diserahkan ke Polda Metro Jaya,” tutur Zudan.

Zudan kembali menegaskan, e-KTP palsu tidak bisa digunakan untuk memilih di TPS saat pencoblosan Pilkada mendatang. 

“E-KTP atau surat keterangan hanya digunakan di satu jam terakhir yakni jam 12 sampai 1 siang untuk pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Selain itu juga untuk masuk DPT tambahan harus dilakukan di TPS domisili,” ujarnya.